Aktivis Lingkungan Bentang Spanduk di Sungai Barito, Peringatkan Bahaya Perubahan Iklim

BANJARTIMES– Sejumlah aktivis lingkungan yang tergabung dalam Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Kalimantan Selatan menggelar aksi di Sungai Barito, Jum’at (5/11/2021).

Menumpangi klotok mesin, para aktivis menyusuri Sungai Barito yang kala itu juga dilintasi tongkang batu bara. Mereka juga membentangkan spanduk penolakan tegas terhadap praktik penggundulan hutan (deforestasi) di Kalsel yang sedikit banyak turut menyumbang perubahan iklim di dunia.

Manajer Kampanye Walhi Kalsel, M Jefry Raharja, mengatakan bahwa setengah dari daratan di Kalsel sendiri telah dibebani industri ekstraktif dan perkebunan monokultur.

Adapun beban perizinan tersebut diantaranya 1,17 juta hektare atau 31,20 persen mineral dan batu bara, 207.477 hektare atau 5,55 persen konsesi perkebunan (sawit), 754.702 hektare atau 20,19 persen Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK).

“Jika dikaitkan, bentuk perizinan yang serampangan inilah hulu dari perubahan iklim. Deforestasi atau penggundulan hutan, alih fungsi kawasan hutan telah nyata menjadi sumber terlepasnya karbon begitu cepat,” ujarnya.

Aktivis membentangkan poster soal Kalsel yang disebut sudah darurat bencana ekologis. Source: Walhi Kalsel

Aksi ini juga digagas untuk merespons kehadiran Presiden Jokowi dalam Conference of the Parties (COP) 26 yang dinilai berbanding dengan fakta di lapangan. Selain itu, juga menyikapi pernyataan kontroversial Menteri LHK di Twitter.

Conference of the Parties (COP) atau konferensi para pihak merupakan forum tinggi tahunan bagi 197 negara untuk membicarakan perubahan iklim dan membahas rencana negara-negara dunia dalam menanggulangi perubahan iklim.

Dalam COP 26, Jokowi sempat menyinggung soal angka deforestasi yang mengalami penurunan selama 20 tahun terakhir.

Sejumlah aktivis lantas menyoal hal tersebut. Sebab, data yang dipegang versi Greenpeace, misalnya, menyebutkan bahwa pada 2011-2016, deforestasi Indonesia tercatat melahap hingga 4,8 juta hektare lahan. Sementara, pada 2003-2011, deforestasi Indonesia mencapai 2,45 juta hektare lahan.

“Artinya deforestasi di Indonesia selama ini tidak ditangani dengan baik,” kata Iqbal Damanik, Forest Campaigner Greenpeace Asia Tenggara dalam wawancara di cnnindonesia.com.

Adapun dalam momentum COP 26 pula, Jefry mengatakan bahwa Walhi Kalsel dan aktivisi lingkungan lainnya sudah menyatakan sikap dan mendesak pemerintah untuk melakukan lima hal.

Pertama, menegaskan bahwa mereka menolak praktik perdagangan karbon berbasis mekanisme pasar. Kedua, menjadikan pembahasan loss and damage akibat krisis iklim sebagai agenda yang mendesak.

Ketiga, mendesak mempercepat phasing out PLTU batubara sebelum 2030 dan menghentikan solusi iklim palsu. Keempat, mendesak pemerintah menyelamatkan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil dari dampak krisis iklim.

Terakhir, mereka mendesak pemerintah melakukan pendekatan negosisasi berbasis hak bagi masyarakat adat, kelompok muda, perempuan dan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. (MRA)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *